Berita Terkini - PB PGRI

Экстремальные виды отдыха

Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

16 Guru Honorer Terancam Dipecat Usai Demo Kantor Wali Kota Depok

Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini

Published Date Hits: 41

VIVAnews - Ironis, diduga akibat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota menuntut kejelasan status, Senin 17 Juni 2013 lalu, sebanyak 16 guru honorer Kota Depok terancam dipecat. Salah satu dari belasan guru itu adalah Nur Rosida, 46 tahun, yang sudah mengabdi selama 25 tahun sebagai guru honorer di SDN Tugu 9, Cimanggis Depok.

Pengurus Front Pembela Honorer Bagian Informasi dan Data, M. Nur Rambe, mengatakan Kepala Sekolah tempat yang bersangkutan mengajar memberikan dua pilihan, yakni mengundurkan diri atau dipecat. Terkejut dengan reaksi tersebut, Nur Rosida pun meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.

“Di sana kami bertemu Kasubag Umum Disdik Depok, Hardiman. Dia bilang perintah itu datang dari Sekda Depok, Ety Suryahati. Kata dia tunggu pemecatan resmi. Mereka yang demo kemarin dipanggil satu-satu, dan ini jelas sebuah intimidasi,” ujar Rambe, Selasa 19 Juni 2013.

Tak terima dengan sikap Pemkot Depok yang terkesan arogan itu, Rambe pun mengancam pihaknya bersama ratusan guru honorer se-Kota Depok akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat.

Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengaku tak tahu menahu soal adanya pemecatan terhadap 16 guru honorer yang melakukan aksi demo di depan kantor Wali Kota Depok Senin kemarin.

“Kalau memang benar ada, kami akan coba mengadvokasinya,” ujar Idris saat dihubungi.

Saat hendak mengklarifikasi masalah ini, sayangnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok tak dapat dihubungi. Begitupula Sekda Depok, Ety Suryahati, sebagai orang yang disebut-sebut terlibat dalam putusan pemecatan ke 16 guru honorer tersebut.

Data yang dihimpun VIVAnews menyebutkan, di Depok ada sekitar 319 guru honorer yang nasibnya sampai saat ini belum jelas. Tak hanya statusnya yang masih terkatung, ratusan guru honorer yang rata-rata telah mengabdi puluhan tahun di sejumlah SD dan SMP di kota itu juga mendapatkan upah yang jauh dibawah UMR.

Mereka mengaku per bulan hanya mengantongi Rp400-600 ribu, itu belum termasuk pemotongan sepihak oleh pihak UPT setempat. Protes dengan sikap acuh pemerintah, perwakilan guru honorer ini pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Senin kemarin. Dalam aksinya, massa sempat membakar baju seragam yang dipakai dinas sehari-hari. (eh)

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/422126-16-guru-honorer-terancam-dipecat-usai-demo-kantor-wali-kota-depok

Add new comment

Usulan PGRI Direspon Baik

Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini

Published Date Hits: 359

MEDIACENTER - Pengurus PGRI Yth. Alhamdulillah usulan PGRI direspon baik, calon peserta sertifikasi guru melalui PLPG tidak perlu lagi mengikuti UKA seperti tahun lalu. Calon peserta hanya mengikuti UKG yang tidak berfungsi untuk menentukan lulus tidaknya calon peserta sertifikasi, tetapi untuk pemetaan kompetensi yg juga berfungsi untuk mengetahui kompetensi awal calon peserta sertifikasi sebagai dasar LPTK untuk menentukan materi dan metode yg tepat dalam proses PLPG. Kuota peserta sertifikasi guru tahun 2013 sebanyak 250.000 orang, ditetapkan berdasarkan urutan/ranking usia, masa kerja, pangkat dan golongan. Terima kasih, Salam, Sulistiyo (Ketua Umum PB PGRI).

5 comments

PGRI Minta Mendikbud Tak Paksakan Kurikulum 2013

Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini

Published Date Hits: 210

JAKARTA - Pengurus Besar persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memaksakan penerapan kurikulum 2013 tahun ini. Mengingat, sampai hari ini pembahasan anggaran kurikulum dengan Komisi X DPR juga belum jelas.

"PGRI pada 30 April lalu sudah mengingatkan kementerian. Sebaiknya penerapan kurikulum ditunda saja. Daripada semuanya tergesa-gesa belum tentu membawa perubahan pada kebaikan," kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo saat dikonfirmasi JPNN.COM, Kamis (23/5).

Sulistyo lantas menyarankan bila ditunda, maka pelaksanaan kurikulum 2013 yang akan dimulai 15 Juli mendatang cukup sebagai ujicoba, bukan penerapan. Artinya, kurikulum 2013 dijadikan pilot study yang nantinya dijadikan sebagai telaah.

Dengan demikian, maka pelaksanaannya tidak mesti hanya di sekolah-sekolah eks RSBI, sekolah berstandar nasional maupun terakreditasi A saja. Tapi harus mewakili seluruh sekolah dengan berbagai kondisi.

"Maka pelaksanaannya bukan di sekolah eks RSBI, atau sekolah dengan akreditasi A saja, tapi heterogen yang menggambarkan sekolah kualitas rendah, sedang dan tinggi, baik dari segi fasilitas, mutu dan komponen lain," jelasnya.

Apabila kurikulum 2013 dilaksanakan sebagai ujicoba, lanjutnya, maka tingkat keberhasilan kurikulum tersebut bisa dianalisis keberhasilanya di sekolah dengan kualitas rendah, sedang dan tinggi.

"Kekurangannya apa, di situlah disempurnakan. Setidaknya pemerintah bisa mendegar masukan dari guru. Insya Allah tahun depan bisa jadi sempurna. Persiapan guru juga lebih rasional. Saya khawatir kalau dipaksanakan tugas lain terabaikan," ujar anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu.(fat/jpnn)

Add new comment

Anggaran Kurikulum 2013 Disepakati Rp 829 Miliar

Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini

Published Date Hits: 170

JAKARTA - Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh akhirnya satu suara soal anggaran Kurikulum 2013. Dalam rapat kerja, kedua belah pihak menyepakati anggaran kurikulum baru itu sebanyak Rp 829,4 miliar.

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemdikbud, Prof. Ibnu Hamad mengatakan, ada enam fraksi menyetujui dan menyetujui dengan catatan, dan ada tiga fraksi belum menyetujui.

"Anggaran yang disepakati ini mengalami perubahan dari usulan sebelumnya pada 21 Desember 2012 lalu sebanyak Rp 1,153.240.976.000, sehingga ada sisa Rp 323.813.651.000 Pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat," kata Ibnu.

Sebanyak sembilan fraksi memberikan pandangan terhadap Kurikulum 2013 dan anggarannya. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju implementasi Kurikulum 2013.

Adapun Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Hanura setuju dengan catatan, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional setuju untuk dilakukan uji coba (piloting).

Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum menyetujui dan menyatakan meminta penundaan setelah Juli 2014.

Mendikbud menghormati dan menghargai pandangan fraksi-fraksi yang dinilai variatif. Perbedaan pandangan tersebut, kata Mendikbud, merupakan bagian dari dinamika demokrasi.“Intinya kami bersyukur meskipun dengan segala keterbatasan akhirnya bisa disetujui untuk urusan Kurikulum 2013,” katanya.(fat/jpnn)

2 comments

Dana BOS MI dan MTs Macet, PGRI Surati Menag

Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini

Published Date Hits: 83

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo menyayangkan macetnya pencairan dana operasional siswa (BOS) bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah di berbagai daerah.

Agar pencairannya segera dilakukan, PB PGRI melayangkan surat kepada Menteri Agama, Surya Dharma Ali.

Sulistyo kepada JPNN.COM menjelaskan, informasi macetnya pencairan BOS untuk siswa MI dan MTS ini diperoleh dari jajaran pengurus PGRI di berbagai daerah. Bahkan informasinya dana itu belum sepeserpun yang dicairkan oleh Kementerian Agama.

"Padahal biaya operasional MI dan MTs negeri dan swasta saat ini hanya bertumpu pada dana BOS," kata Sulistyo, Senin (6/5).

Dikatakan, jika dana BOS belum diterima maka operasional sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan, banyak madrazah harus mencari pinjaman ke berbagai pihak.

Belum lagi gaji guru dan tenaga pendidikan non-PNS di Madrasah swasta yang digaji atau memperoleh penghasilan dari dana BOS. Keterlambatan pencairan dana BOS menyebabkan mereka tidak memperoleh penghasilan atau gaji dari Januari hingga Mei ini.

"PB PGRI sangat menyesalkan keterlambatan itu karena kontraproduktif dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan jauh dari upaya menghargai profesi guru secara wajar," tegasnya.

Karena itu, melalui surat yang juga ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Keuangan RI hingga Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenagi itu, PB PGRI meminta agar dana BOS untuk MI dan MTs segera dicairkan.(Fat/jpnn)

Add new comment

Mendikbud Bentuk Tim Khusus Selesaikan Status Guru Honorer

Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini

Published Date Hits: 546

MEDIACENTER - Sehari menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh melakukan audiensi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gedung A lantai 2 Kemdikbud, Jakarta, pada Selasa siang (30/4). Sejumlah guru dari berbagai daerah menyampaikan aspirasi mereka serta masalah yang dihadapi di daerahnya masing-masing kepada Mendikbud.

Menanggapi aspirasi seorang guru mengenai status guru honorer yang masih banyak di daerah-daerah, Mendikbud memutuskan untuk membentuk tim khusus yang akan bekerja sama mengatasi permasalahan status guru honorer. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Kemdikbud, dan perwakilan dari PGRI. Perwakilan dari Kemdikbud akan dikoordinir Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, Syawal Gultom, sedangkan perwakilan dari PGRI dikoordinir Ketua PGRI, Sulistiyo.

“Kalau perlu SK, akan di-SK-kan sehingga memiliki kekuatan hukum,” ujar Mendikbub. Dibentuknya tim khusus ini supaya permasalahan mengenai status guru honorer bisa cepat selesai. Mendikbud menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, juga memiliki semangat yang sama mengenai penyelesaian status guru honorer.

Kemudian menjawab keresahan guru tentang penerapan Kurikulum 2013, Mendikbud menegaskan, Kurikulum 2013 tidak boleh merugikan hak-hak dasar seorang guru. Ia menjelaskan, guru yang mata pelajarannya dihapus dalam Kurikulum 2013, akan dikonversi ke mata pelajaran lain. Selain itu, Kurikulum 2013 merupakan desain minimum, sehingga sekolah diperbolehkan menambah mata pelajaran atau mengembangkan desain itu.”Yang penting hak-hak guru dijaga, tidak boleh serta-merta diragukan,” ujarnya. (DM)

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1296

4 comments

16 Guru Honorer Terancam Dipecat Usai Demo Kantor Wali Kota Depok

Usulan PGRI Direspon Baik

PGRI Minta Mendikbud Tak Paksakan Kurikulum 2013

Anggaran Kurikulum 2013 Disepakati Rp 829 Miliar

Dana BOS MI dan MTs Macet, PGRI Surati Menag

Mendikbud Bentuk Tim Khusus Selesaikan Status Guru Honorer

More Articles...

Login Pengguna Web

Data Pengunjung