Kalau tidak Diperkuat, DPD Sebaiknya Dibubarkan Saja

JAKARTA--MICOM: Dibutuhkan sikap dan langkah tegas untuk menentukan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apakah Diberikan porsi proporsional dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, atau lebih baik ditiadakan saja. 

Pasalnya, jika fungsi dan tugasnya dibiarkan seperti sekarang, itu hanya menghamburkan anggaran negara. 

"DPD bukan hanya menjadi pelengkap konstitusi, tetapi harus ada kejelasan. Kalau tidak diberi porsi proporsional dan diperkuat lebih baik ditiadakan saja," kata Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy saat diskusi Menakar Sikap Parpol (usul) DPD, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (25/7). 

Lebih lanjut dikatakan, Sistem bicameral yang sedang dibangun saat ini tanggung atau setengah-tengah. Karena itu, perlu penguatan agar presiden tidak sepenuhnya tersandera oleh DPR yang representasi partai politik. 

Dilihat dari latar belakang lahirnya, menurut Ketua Fraksi PKB di MPR Lukman Edy, DPD merupakan harga mati untuk diperkuat karena dibangun untuk mewarnai dan membangun daerah serta menjaga keutuhan NKRI. 

Namun langkah untuk memperkuat peran DPD yaitu melalui amendemen harus memperhatikan pertimbangan historis, ideologis, dan psikologis. Secara historis amendemen dilakukan saat negara sedang kacau sehingga perlu dilakukan amendemen lagi di tengah kondisi tenang, aman dan damai. Sedangkan secara ideologis, amendemen sangat rawan akan kepentingan dan intervensi asing. (*/OL-3)