Oleh : Dudung Nurullah Koswara

(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Agak mengganjal dalam pikiran Saya ketika membaca Liputan6.com, 16 Mar 2019, 17:36 WIB. Tertulis “Ketua Umum PB PGRI, Didi Suprijadi, mengatakan, jelang Pilpres 2014, Jokowi pernah menjanjikan tiga hal bagi tenaga guru honorer”. Tulisan ini selain salah secara struktural di PB PGRI juga salah secara faktual dalam realitas guru.

Mari kita lihat. Didi Suprijadi bukan Ketua Umum PB PGRI. Didi Suprijadi adalah caleg dari partai Gerindra. Bila kita lihat Gerindra sebagai partai politik. Maka Didi Supriyadi berbicara atas nama PGRI tetapi beridentitas sebagai kontestan politik dari partai oposisi. Sangat tidak mungkin Didi Suprijadi kooperatif pada penguasa. Ia memiliki visi partai Gerindra untuk “menghantam” penguasa.

Didi Suprijadi sering ikut berpolitik praktis dan berfose bersama Prabowo dan Sandi. Sebagai politisi dari partai Gerindra sah-sah saja. Ini wajar sebagai tuntutan dan visi misi partai. Didi Suprijadi harus menjadi oposan yang baik dan agresif. Namun disisi lain Didi Suprijadi adalah Ketua di PB PGRI. Ia bukan Ketua Umum. Didi Suprijadi nampaknya lebih taat pada intruksi partai dibanding etika organisasi PGRI yang non partisan.

Saya sarankan kepada Didi Suprijadi agar lebih elok berpolitik dan membawa nama besar PGRI. Jangan “lukai” PGRI karena kepentingan partisan. Saya menghargai Didi Suprijadi sebagai Ketua di PB PGRI namun Saya sulit menghargai Didi Suprijadi sebagai caleg Gerindra. Saya lebih menghargai bila PB PGRI tidak “dilukai” para pengurus PB dengan masuk kontestasi politik 2019.

Ini sangat bahaya. Ini sangat melukai marwah PB PGRI. Saya masih menghormati dan mentolelir para kader PGRI yang ada di kota dan kabupaten. Bila kader PGRI ditingkat lokal nyaleg tidak terlalu melukai. Mengapa? Karena PGRI kokab adalah ekor bukan wajah yang ada di Jakarta. Apalagi bila yang nyaleg itu pengurus PGRI di tingkat kecamatan, lebih aman. Bila di tubuh PB ada caleg maka ini sangat buruk presedennya. Kecuali mengundurkan diri! Pengurus, struktur apalagi ketua di PB kemudian menjadi caleg sungguh melukai tubuh PGRI.

Ingat pesan leluhur PGRI agar NON PARTISAN! Bila PGRI digiring pada politik praktis oleh pengurusnya __terutama di PB PGRI__ ini sangat melukai. Saya guru. Saya anak seorang guru SD. Istri saya guru. Jangan lukai rumah kami apalagi “dibolongi” oleh kepentingan politik praktis yang oposan pada pemerintah. PGRI adalah mitra kritis pemerintah. PGRI punya misi yang sama dengan pemerintah “mencerdasakan kehidupan bangsa”.

Dalam rencana Kongres Nasional PGRI yang ke XXII semoga kita bisa mengevaluasi dengan radikal. Setiap perilaku organisasi yang tidak beretika, membuat gaduh di dalam, melawan AD ART dan menggiring PGRI agar “meludahi” pemerintah sebaiknya ditindak tegas. Siapapun yang berkuasa di pemerintahan ini harus menjadi mitra dengan PGRI. Semoga AD ART pasca Kongres jauh dari perilaku organisasi yang memperlihatkan kedunguan.

Sekali lagi, Saya adalah guru. Anak seorang guru SD. Pernah menjadi guru honorer. Pernah menjadi guru bantu sementara. Pernah menjadi CPNS. Menjadi PNS. Menjadi anggota PGRI. Menjadi Ketua Ranting PGRI. Menjadi Ketua PC PGRI dan kini menjadi Ketua PGRI Kota Sukabumi “memerintahkan” kepada semua pengurus PB PGRI kedepan. Tidak ada lagi pengurus PB PGRI yang nyaleg. Kecuali keluar! Kita dukung semua caleg PGRI yang keluar dari PB PGRI.

Mengapa Saya katakan “memerintahkan”? Karena pengurus yang ada di atas adalah pelayan, penerima aspirasi dan penerima perintah dari arus bawah. Kebathinan para guru se Indonesia Saya jamin menolak pengurus PB PGRI untuk nyaleg. Kecuali keluar! Keluar terlihat sejati dan jauh dari ambigu atau ambego. Bila keluar maka akan sangat dihargai dan akan didukung penuh. Caleg kesatria dari PGRI adalah caleg yang keluar dari PGRI!

Terkait pernyataan Didi Supriadi, ada tiga janji dalam piagam ‘Ki Hajar Dewantara’ yang ditandatangani oleh Jokowi. Janji itu disebut dengan ‘Trilayak’ meliputi layak status, layak upah, dan layak jaminan sosial. Mari kita lihat secara historis politik dan fakta kekinian. Secara historis politik PB PGRI dahulu digiring pada capres yang kalah. Sebenarnya secara etika politik Piagam Ki Dewantara gugur. Walaupun tetap harus menjadi prioritas pemerintah sekalipun tidak mendukung saat Pilpres tahun 2014.

Saat ini sejumlah guru honorer dan buruh meneken kontrak politik dengan satu capres. Sejarah berulang! Kalau kalah lagi bagaimana? Ini simalakama politik. Bahkan kalau pun menang belum tentu dipenuhi. Lihat kekuatan APBN. Politik itu dunia obral janji. Apapun bisa dijanjikan, urusan belakangan. Jangan jadi korban yang kedua kali mendukung yang kalah. Kita bukan keledai. Kita organisasi terhormat. Waspadalah dan awas.

Fakta hari ini. Sekalipun dahulu PB PGRI digiring mendukung capres yang kalah, plus para guru honorer. Namun pemerintah hari ini masih tetap memberi peluang untuk menjadi PNS pada setiap guru honorer. Kecuali bagi usia di atas 35. Ini terbentur UU ASN. UU ASN adalah produk pemerintah bersama wakil rakyat (DPR RI). Semoga UU ASN direvisi dan para guru honorer usia tua diafirmasi.

Keluarnya PPPK adalah jalan tengah. Jumlah guru honorer muda yang bisa ikut PPPK menyambut dengan baik. Mayoritas guru honorer menyambut adanya PPPK kecuali honorer tua. Ini wajar. Sekali lagi PPPK adalah jalan tengah. Tidak jadi PNS murni tetapi ada peluang menjadi pegawai pemerintah. Bukan honorer lagi. Pemerintah sedang berusaha dengan beban dan keterbatasannya.

Trilayak. Harus terus diperjuangkan sekalipun kita dahulu salah memilih capres. Di beberapa daerah Trilayak ini sudah pemerintah lakukan. Mengingat kewenangan tata kelola guru dibelah duren, dibelah wilayah. Gurdas oleh kokab. Gurmen oleh provinsi. APBD mereka menentukan layanan Trilayak. Kota Bekasi sudah lebih baik. PGRI akan terus memperjuangan nasib guru. Bukan nasib partai politik.

Sahabat pembaca. Kalau kita tengadahkan muka ke atas langit kemudian kita meludah dengan kencang. Maka ludah itu akan meluncur kembali kebawah dan menimpa muka kita. Sahabat pengurus di PB PGRI hindari “meludah kelangit”. Hindari menjadi caleg apalagi oposan pada pemerintah karena kita adalah belahan dari pemerintah. Jutaan anggota PGRI dapat gaji dan TPG dari pemerintah. Ratusan PGRI dapat dana hibah dari pemerintah. Bahkan awal April ini ada rapel naik gaji, ke 13 dan ke 14.

Semoga suatu saat PB PGRI dapat memperjuangkann gaji ke 15. Apa gaji ke 15? Adalah gaji khusus bagi para pengurus PGRI (organisasi profesi) yang terus berjuang tanpa upah. Padahal amanah UURI No 14 Tahun 2005. Pemerintah “wajib” memberi gaji ke 15 bagi guru-guru yang mengurus organisasi profesi. Mengapa tidak? Bukankah dalam UUGD tertera maslahat tambahan? Semangaaat berkhidmat, hindari meludah ke langit. PGRI rumah kehormatan bukan panggung sandiwara pribadi.