Suara Guru – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali melaksanakan agenda rutin lima tahunan Kongres sebagai forum tertinggi organisasi. Kongres ke-XXII dilaksanakan sejak tanggal 4 s.d 7 Juli 2019 bertempat di Mahaka Square, BRI sport arena, Kelapa Gading, Jakarta-Utara.

Direncanakan hari Jumat, 5 Juli 2019, Kongres akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo. Kamis, 4 Juli, Jam 13.30 kegiatan kongres dimulai dengan Arahan dari Panitia Pengarah (Steering Committe) yang disampaikan oleh Dr. Sudharto mewakili Ketua Panitia Pengarah.

Dalam pandangannya, Pak Sudharto menyampaikan bahwa kongres harus dibangun dengan suasana silaturahmi dan penuh kekeluargaan. Berbeda pendapat secara keras dibolehkan asalkan tetap mengedepankan suasana kekeluargaan. Apa pun keputusan yang diambil harus dipatuhi bersama.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu: peneguhan jati diri organisasi. Di anggaran dasar disebut organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Istilah ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan UU Guru dan Dosen karena PGRI sebagai organisasi profesi. Disebut dengan organisasi perjuangan karena sebagai organisasi guru ikut memperjuangkan mempertahankan negara kesatuan RI.

Pertanyaan yang disampaikan oleh panitia pengarah: “Apakah PGRI dapat memperjuangkan dalam salah satu pasal UU Guru dan Dosen bahwa PGRI sebagai organisasi profesi?” Mitra strategis terhadap Pemerintah itu yang seperti apa?

Di UU Guru dan Dosen, guru berhak berperan serta dalam menetapkan kebijakan pendidikan. Misalnya, dalam masalah PPDB yang saat ini cukup menyita perhatian masyarakat perlu menjadi perhatian PGRI.

Sambutan Ketua Umum PGRI dalam pra Kongres XXII PGRI

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. mengucapkan terima kasih kepada para pengurus provinsi, kabupaten, kota, cabang bahkan ranting yang hadir menggunakan berbagai moda transportasi dengan merogoh kocek sendiri dari seluruh Indonesia.

Ketum PB PGRI mengajak semua yang hadir tetap menjaga moralitas kongres, menjaga muruah PGRI sebagai organisasi moral dan intelektual. Permohonan maaf dari Ketum PB PGRI atas kekurangan pelayanan panitia pada hari pertama. Mulai hari kedua, panitia akan menyediakan pelayanan antarjemput kepada para peserta kongres menuju lokasi kegiatan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Ketum PB PGRI bahwa terdapat beberapa pencapaian PGRI. Di antaranya tentang penyelesaian masalah guru honorer. Pengurus Besar PGRI telah beraudiensi langsung dengan Presiden untuk menyampaikan masukan-masukan terkait penyelesaian guru honorer.

Pemerintah telah merespon positif, seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam amanatnya pada HUT Guru Nasional/HUT ke-74 PGRI bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP tentang manajemen kepegawaian ASN menjadi P3K. Ibu Unifah Rosyidi juga menyampaikan bahwa PGRI telah memiliki pusat analisa kebijakan, PGRI Smart Learning and Character Centre (SLCC) untuk merespon perkembangan zaman memasuki era industri 4.0.

Ketum PB PGRI menegaskan bahwa apa yang telah disampaikan oleh sekretaris panitia pengarah, bahwa semua peserta harus menjaga kualitas kongres ini dengan baik. Perbedaan pandangan atau pilihan tetap tidak boleh mengeyampingkan kekeluargaan dan kedewasaan PGRI sebagai sebuah organisasi. Pemerintah daerah dan EI organisaai Internasional sangat menaruh harapan besar kepada kesuksesan penyelenggaraan kongres.

Kongres PGRI akan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya: Pertanggungjawaban pengurus besar PGRI, Pengesahan AD ART, Pemilihan Pengurus Besar periode 2019-2024, dan Pernyataan sikap organisasi hasil kongres.

Semoga PGRI semakin jaya!

(JM/CNO)