Suara Guru—Jakarta. “Mustinya kita harus fokus pada upaya membuat belanja pendidikan betul-betul tepat sasaran, jangan sampai anggaran semakin meningkat tapi hasilnya belum maksimal,” demikian keluhan Presiden Joko Widodo dalam rapat efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan pada APBN di Istana Kepresidenan, Rabu 5 Oktober 2016.

Presiden  menyoroti infrastruktur pendidikan yang harus diperbaiki. Mengingat ada 1,8 juta ruang kelas di Indonesia, dan hanya 466.000 yang dalam kondisi baik. Begitu juga dengan perawatan pendidikan, dari 212.000 sekolah masih ada 100.000 sekolah yang belum punya anggaran perawatan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan sependapat dengan rencana pemerintah untuk merombak besar-besaran sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam dialog pagi dengan radio Elshinta, Unifah menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu memperhatikan masalah guru, distribusinya, kompetensinya, dan kesejahteraannya. “Untuk itu perlu cetak biru pengadaan guru,” tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa di era kompetisi antarnegara saat ini kita memerlukan sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter. Bukan hanya sumber daya yang sehat tetapi juga cerdas dan produktif. Begitu juga akses pendidikan diperlebar agar seluruh rakyat bisa mendapatkan layanan pendidikan, utamanya masyarakat miskin.

Untuk itu Presiden mengatakan kepada Mendikbud Muhadjir Effendy agar nenuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memastikan bahwa KIP benar-benar menjangkau siswa miskin dan tepat sasaran. (dari berbagai sumber—Didi/ Jejen)

catch a cheater look at this page