Suara Guru – Meski pandemi belum berakhir, namun pelan gerakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus nyata terlihat. Sejak pandemi merebak di awal bulan Maret hingga November 2020 ini, beragam webinar, short course, dan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru secara daring terus dilaksanakan PGRI dari Sabang – Merauke. Selain itu, beragam perjuangan dalam meningkatkan harkat martabat guru terus dilakukan PGRI di era pandemi. Berbagai pencapaian perjuangan organisasi tersebut disampaikan Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual, Selasa, 3 November 2020.

Rakornas virtual via zoom diikuti kurang lebih 500 peserta yang terdiri dari unsur jajaran PB PGRI, para ketua dan jajaran pengurus PGRI di 34 provinsi, kabupaten/kota, dan perangkat kelengkapan organisasi: YPLP; PGRI SLCC; APKS PGRI; LKBH PGRI. Dalam sambutannya, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi menyampaikan Pembaruan/Tranformasi/Renewal Organisasi, info hasil pertemuan dengan Presiden dan Mendikbud, persiapan puncak acara HUT Ke-75 PGRI/HGN 2020, dan rencana Konkernas ke-II Januari-Februari 2021.

Dalam Rakornas ini juga disampaikan isu-isu aktual kebijakan pendidikan: evaluasi pelaksanaan PJJ, Program Organisasi Penggerak (POP), assessmen nasional, penyederhanaan kurikulum, organisasi profesi, peluncuran program WAVE, dan TV Tunas PGRI. Dalam Rakornas ini juga, disampaikan penjelasan tentang PGRI SLCC dari Ketua PGRI SLCC Prof. Dr. Eko Indrajit, dan Ketua PGRI Provinsi Riau menjelaskan tentang Smart Digital ID Card.

Menjelang usianya yang ke-75, banyak sumbangsih PGRI yang diberikan untuk Indonesia terutama di masa pandemi. Inovasi PGRI melalui PGRI SLCC, digitalisasi PGRI, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kader PGRI di semua level organisasi, Teacher Learning Centre di berbagai kab/kota di Indonesia, webinar daring Self Driving for Teacher untuk membantu guru-guru dalam PJJ selama beberapa pekan, dan ratusan webinar peningkatan kompetensi di berbagai PGRI provinsi/kab/kota seluruh Indonesia.

Selain itu, beragam perjuangan PGRI yang dilakukan di era pandemi telah diakomodir pemerintah. Di antaranya yaitu: usulan relaksasi BOS; realokasi dana dimanfaatkan untuk kepentingan pulsa BDR dan bantuan untuk guru honorer; pembatalan UN; mengawal TPG tidak dipotong; mengawal THR; mengawal Gaji ke-13; membuat PGRI Crisis Center hingga kabupaten/kota; beragam pelatihan tentang PJJ; mengusulkan kurikulum sederhana yang realistis; menolak reduksi mapel Sejarah dan Pendidikan Agama yang diintegrasikan pada PPKN; menolak klaster pendidikan masuk dalam RUU Cipta Kerja; subsidi pemerintah Rp. 600.000 untuk honorer dengan masuk BPJS Ketenakakerjaan; pengangkatan CPNS PPPK Guru K2 yang telah lulus tes; bantuan pemerintah/pemerintah daerah terhadap guru dan tenaga administrasi honorer; bantuan pulsa bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, tidak bergabung POP; dan mendorong diterbitkannya Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Penggajian PPPK.

Para pengurus PGRI provinsi dan kab/kota yang hadir sangat antusias mengikuti Rakornas ini terlihat dari kesan beragam pertanyaan yang disampaikan via kolom chat maupun penyampaian secara langsung. Tepat menjelang tengah hari, kegiatan Rakornas Virtual ditutup secara resmi oleh Ketua Umum PB PGRI.