Jakarta-SuaraGuru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diundang pemerintah dalam pertemuan virtual yang digagas Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, dan Gugus Tugas Covid-19 BNPB, Rabu (27/05/2020). Dalam pertemuan virtual tersebut, PGRI diwakili oleh salah satu Ketua PB PGRI, Huzaifah Dadang. Pertemuan tersebut juga dihadiri Dirjen Paud Dasmen Hamid Muhammad sebagai perwakilan Kemendikbud.
Pihak Kemenko PMK, Kemenkes, dan Gugus tugas Covid-19, merespon dengan baik usulan PGRI agar cermat dan hati-hati dalam persiapan new normal bidang pendidikan termasuk tentang Kurikulum Darurat dan E- Modul.
Beberapa waktu lalu, PGRI telah meminta agar Kemendikbud berhati-hati dan cermat dalam new normal di bidang pendidikan terutama persiapan kembali pembukaan sekolah dan persiapan menyambut datangnya tahun pelajaran baru, Juli mendatang.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua PB PGRI, Dudung Nurullah Koswara mengatakan bahwa anak didik harus dijaga bersama di tempat paling aman bagi dirinya. Kepentingan kesehatan anak adalah utama. Belajar adalah kepentingan lanjutan yang bisa direkayasa tanpa harus berspekulasi “mendampingkan” anak dengan Covid-19. Tidak ada pola “mendamaikan anak dengan corona” apa pun namanya! Dalam bahasa iklan, “Buat anak kok coba-coba?”, ujar Dudung.
Menurut Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi seperti dikutip dari berbagai media, bahwa Kemendikbud perlu menghimpun masukan pikiran dari berbagai ahli, praktisi pendidikan, organisasi profesi guru, pemerintah daerah dalam kesiapan menyambut new normal bidang pendidikan demi melindungi kepentingan anak-anak didik. “Perlu plan A, B, dan seterusnya dari kemungkinan terbaik dan terburuk”, ujar Unifah.
Hal ini sesuai pula dengan yang disampaikan Deputi tiga Kemenko PMK mengenai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Ratas Kabinet tanggal 27 Mei 2020. Bapak Presiden pun telah meminta untuk bidang Pendidikan, harus hati-hati dan cermat.
Reporter/editor: CNO
