Satu persatu upaya PGRI membuahkan hasil. PGRI menyampaikan aspirasi para guru honorer yang tidak dapat kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan para pengambil kebijakan di pusat (Kemendikbud) PGRI selalu memperjuangkan para guru honorer di sekolah negeri yang sulit mendapatkan kesempatan mengikuti PPG. Dengan dikeluarkannya surat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan(GTK) Kemendikbud nomor 9634/b.bi/GT/2019 tentang penjelasan penambahan waktu mengikuti PPG, maka guru non-PNS terbuka kesempatan yang sama dengan guru lainnya untuk mengikuti PPG sepanjang mendapat Surat Keterangan/ Surat Penugasan dari Disdik setempat.
Menurut ibu Unifah Rosyidi, Ketua Umum PB PGRI, persoalan yang dulu sempat menjadi ramai dan kini dengan niat tulus kedua belah pihak (PGRI dan Kemendikbud) mendiskusikan jalan keluar untuk memenuhi rasa keadilan bagi guru yang telah mengabdi dan memenuhi persyaratan. “Surat tambahan penjelasan dari Dirjen GTK itu adalah sebuah contoh betapa Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud responsif dan solutif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan”, ujar Unifah Rosyidi.
Lebih lanjut, Ketua Umum PB PGRI mengharapkan agar bapak ibu guru belajar dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam mengikuti proses PPG. Jangan sampai kesempatan ini lepas dan teman-teman guru menyala
“Mari terus belajar, karena guru sejatinya adalah pembelajar. Terima kasih kepada Pak Mendikbud, Pak Sekjen, Pak Dirjen GTK, Setditjen GTK dan seluruh jajarannya. Kamu mengharapkan semua guru yang berkesempatan mengikuti proses PPG dapat lulus. Hanya dengan belajar dan bekerja keras serta mencintai pekerjaan sebagai pendidik, maka keberhasilan adalah sebuah keniscayaan”, ujar Unifah menutup perbincangan dengan Suara Guru. (CNO)
