Mengambil tema. “Internalisasi Empat Pilar dalam Pendidikan Indonesia, sebagai Komitmen Penguatan Ideologi Kebangsaan,” MPR RI bekerjasama dengan PGRI Tulungagung, bertempat di Gedung Auditorium Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Sabtu (22/8). Peserta diikuti oleh Pengurus PGRI Kabupaten, pengurus cabang se-Kabupaten Tulungagung dan anggota sejumlah 200 orang. Pemateri, Arteria Dahlan komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dapil 6 Jawa timur. Drs. Taufiq Afdullah Komisi 1 DPR RI, Aliyah Mustika Komisi IX DPR RI, Aljbar DPD.
Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI Drs.Sugiarno menyampaikan permasalahan guru di Tulungagung kepada MPR RI secara langsung.
” Kami memohon para GTT, guru honorer, dan guru yang sudah lulus tes PPPK segera mendapatkan SK . Pemerintah harus segera mengangkat guru. Karena fakta di lapangan sekarang ini guru SD tinggal sekitar 30%, SMP tinggal 50%.” terangnya.
Menurut Sugiarno, apabila tidak segera mencukupi kebutuhan guru maka sekolah terancam bubar karena tidak ada guru ASN. Selama ini yang mengajar banyak dari GTT yang tidak mendapat gaji. Apalagi saat pandemi covid-19 ini, GTT harus mengajar dengan daring membutuhkan pulsa, sementara pihak sekolah belum ada yang mengganti.
Adanya Sosialisasi Empat Pilar terhadap Guru, yang dilakukan oleh MPR RI, menurut Sugiarno itu sangat tepat, Terang Sugiarno.
“Sosialisasi 4 Pilar yang memilih PGRI ini sangat tepat. Karena PGRI adalah guru sebagai masyarakat pendidik. Sehingga nantinya bisa menyebarkan ilmunya dimasyarakat, utamanya kepada anak didik sebagai generasi penerus masa depan .” jelas dia.
Untuk pendidikan moral Pancasila (PMP), lanjut Sugiarno. Secara pribadi maupun organisasi sangat penting sebagai indentitas atau karakter bangsa. sehingga dalam pelajaran PMP bila tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia, utamanya anak didik, itu sangat membahayakan dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan tuturnya.
“Dengan mengikuti Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, kami berharap kedepannya semua guru bisa mentransfer nilai nilai moral Pancasila, kepada anak didik, sehingga nantinya anak anak tetap cinta dan memahami Pancasila dengan benar. ” Pungkasnya.
Sementara itu, Arteria Dahlan mengatakan. Sosialisasi 4 pilar yang digelar, sasarannya adalah tenaga pendidik. Ungkapnya.
” Karena MPR RI melihat bahwa penyampaian ide materi gagasan itu, lebih efektif tatkala diberikan kepada guru dan pendidik. Disamping itu, yang bersangkutan setiap saat dari waktu ke waktu bersentuhan langsung dengan siswa dan masyarakat. Oleh karenanya kita perlukan paham visi dan pandangan terkait Empat pilar kebangsaan.” Jelasnya.
Kalau diantarkannya melalui guru, siswanya akan dapat, orang rumahan juga dapat. Sehingga kerja DPR lebih mudah dan efektif lagi. Dan lagi tidak hanya kepada guru, tetapi juga kepada tokoh masyarakat, dan tokoh agama . Jelasnya
Tujuannya hanya satu lanjut Arteria. ” Agar lebih efektif, bahkan lebih cepat agar lebih bisa bermanfaat , bagaimana pemahaman ini dalam waktu yang rekatif singkat bisa sampai kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Republik ini” paparnya.
Menanggapi adanya masukan dari guru untuk diadakannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah, MPR RI sudah melakukan kajian.
“Kami DPR RI, berniat menghidupkan kembali pendidikan terkait nilai nilai moral Pancasila. Ini sudah kita berikan alokasi ruang dan waktu dan kewenangannya kepada Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Mudah-mudahan teman teman di BPIP segera bisa merumuskan bagaimana PMP bisa masuk kurikulum , di dalam mata pelajaran SD, SMP, SMA/SMK maupun di perguruan tinggi.”
“Harapan kami, kesepahaman terkait empat kebangsaan ini tidak hanya tatanan teori, tetapi juga dalam tatanan kehidupan sehingga tegak lurus dari pusat sampai ke daerah daerah . Bagaimana pengejawantahan nilai nilai empat pilar menjadi bagian dari setiap napas kerja pemerintahan maupun kehidupan masyarakat tang ada di daerah.” pungkasnya.
