PB PGRI Adakan Go Public Fund Education Campaign

Jakarta—Suara Guru. PB PGRI melaksanakan kegiatan Go Public Fund Education Campaign di Hotel Millenium Jakarta (Selasa, 19/12/2023) yang dihadiri Anand Singh perwakilan Educational International (EI), Angelo Gavrielatos dari Australia, pengurus PGRI provinsi dan Jabodetabek. Unifah Rosyidi memaparkan, pemerintah wajib menyediakan pendidikan berkualitas yang mencakup 8 standar pendidikan sehingga menjamin kualitas dan masa depan anak-anak di mana pun. Akses pada pendidikan berkualitas masih minim. PGRI menolak privatisasi pendidikan (sekolah dan kampus) karena akan memberatkan masyarakat. Dana pendidikan 20% termasuk gaji guru atau tidak sepenuhnya untuk mutu pendidikan. PGRI berhasil meminta pemerintah menempatkan guru PPPK yang lulus passing grade.

Dalam kegiatan ini dihimpun aneka persoalan pendidikan di berbagai daerah sebagai berikut. Di Kalimantan Tengah, pengembangan sekolah-sekolah PGRI sangat lamban karena kalah bersaing dari sekolah negeri dan guru cenderung ingin mengajar di sekolah negeri. Sulawesi Tengah fokus pada perlindungan guru dan mendorong kabupaten memerhatikan kesejahteraan guru SMA/ SMK yang menjadi kewenangan provinsi. Morowali telah memberikan bantuan kepada PGRI kemudian bantuan ini disalurkan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

DKI Jakarta mengalami ketimpangan pembinaan sekolah swasta sehingga perlu ada eselon 3 atau 4 yang mengurusi ini dan perlindungan terhadap guru swasta tidak ada, sehingga harus ada aturan tentang hal ini. DIY menilai, kesejahteraan guru swasta masih jauh dari layak, kekurangan guru di sekolah negeri karena jumlah pensiun tidak sebanding dengan rekrutmen, aturan Menpanrb yang melarang membayar guru honor dari APBD, dan tidak ada standar karir dan pendapatan guru.

Sumatera Selatan memperjuangkan penerimaan kuota guru P3K, beberapa kabupaten membayar iuran di atas nominal AD/ ART yaitu 10 ribu dan 15 ribu untuk kesejahteraan anggota dan pembangunan gedung guru, dan mengusulkan rekrutmen tendik P3K. Di Jawa Tengah, rekrutmen guru P3K belum sesuai kebutuhan sehingga sekolah kekurangan guru. Sumatera Utara mengusulkan efektivitas LKBH karena banyaknya kasus, dan mengusulkan insentif guru di luar dana BOS.

Di Sulawesi Barat belum semua kabupaten mengalokasikan 20% dana pendidikan, memperjelas masa depan guru P3K seperti adanya dana pensiun, percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPP) karena ada yang sudah 16 tahun mengabdi tetapi belum sertifikasi, dan guru Kemenag lebih sejahtera dibanding guru Kemendikbudristek seperti adanya tunjangan lauk-pauk. Di Lampung ada 2 kabupaten yang tidak mengajukan rekrutmen guru P3K sesuai kuota, insentif tambahan untuk guru P3K, seleksi guru PAUD Formal dan Non-Formal, dan pembatasan kuota sekolah negeri karena mematikan sekolah swasta.

Transportasi di Maluku daerah kepulauan masih memprihatinkan, gaji guru tidak berbeda dengan daerah lain padahal layanan pendidikan sangat berbeda—jarak tempuh dan resiko guru ke sekolah, maka perlu penambahan insentif agar pelayanan guru kes siswa lebih baik, jika tidak diperbaiki Maluku akan tetap tertinggal dari daerah lainnya. Tunjangan daerah berbeda-beda di Jawa Barat—ada yang dapat ada yang tidak, jumlahnya pun berbeda-beda, sehingga pengelolaan guru dipusatkan saja, tidak ada jaminan kesehatan guru dan tendik honorer, dan dampak teknologi adalah perundungan.

Jambi mengusulkan insentif guru di pedalaman. Di Aceh sedang proses mengambil aset berupa tanah organisasi yang dikuasai individu. Di Kalimantan Utara sudah ada insentif guru PAUD, SD, SMP, dan SMA/ SMK. Kekurangan guru ASN di Bengkulu mencapai 40%, belum ada dana insentif di kabupaten/ kota, masalah hukum guru sudah selesai, dan iuran anggota yang ASN dikumpulkan melalui pemda masing-masing. Di Kepulauan Riau saat libur guru harus tetap membuat laporan kinerja. Di Kalimantan Barat, 80% guru menjadi anggota PGRI. Guru P3K yang 1 bulan tidak aktif bisa dibatalkan kontraknya padahal bisa jadi karena yang bersangkutan sakit.

Di Bali ada senator yang datang ke sekolah mengkritik sekolah soal penggunaan anggaran dan cara mendidik siswa sehingga membuat tidak nyaman guru. Insentif operator sekolah di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditingkatkan agar mereka lebih sejahtera. Mendorong anggota PGRI menjadi legislatif dan pejabat daerah. PGRI mengeluarkan aplikasi Peduli Guru Banten. Pemda Sumatera Barat kurang berpihak kepada sekolah swasta sehingga banyak guru kekurangan jam. Dwija Praja Nugraha ampuh meningkatkan iuran anggota. Di NTT kepala dinas bukan berlatar belakang pendidikan sehingga pendidikan jalan di tempat.

Ketua Federasi Guru NSW, Angelo Gavrielatos menyatakan, kekurangan guru akibat rendahnya investasi terhadap guru, guru dibayar rendah dan guru beralih profesi. Siswa yang mendaftar jadi guru menurun karena guru tidak dimuliakan. Setiap siswa harus diajar oleh guru yang memenuhi kualifikasi, di mana pun siswa itu dan dari golongan ekonomi apa pun. Kekurangan guru adalah kegagalan pemerintah. Kampanye nasional tentang kekurangan guru perlu dilakukan PGRI di semua tingkatan. Hal ini perlu kerjasama semua pihak (masyarakat dan badan-badan politik) karena kami belum berhasil. Guru harus berstatus tetap, bukan kontrak atau honorer. Guru kontrak ada karena tidak adanya investasi. Pertumbuhan keanggotaan dan iuran sangat penting. Kuatnya kita adalah kuatnya anggota. Perlu strategi dan target rekrutmen anggota. Hubungan dengan masyarakat juga penting. Organisasi harus independen dan mandiri bukan berarti acuh tak acuh. Dana 20% tidak sampai ke sekolah. Berapa guru yang kualifikasinya sesuai? Berapa rasio guru dan siswa? Di dunia ada 4,4 juta guru. Gaji sangat penting karena menjadi standar. Guru dibayar tidak seragam. Bagaimana gaji guru dibandingkan dengan profesi lainnya? Mogok adalah strategi dan taktik yang harus didukung juga dengan dialog. Pendidikan yang baik akan melahirkan siswa kompeten maka pemerintah harus berinvestasi dan menghargai guru.

Pada sesi siang peserta dibagi menjadi 3 kelompok yang mendiskusikan dan memaparkan isu-isu pendidikan dengan mengisi aspek goals and objectives, strategies and tactics, target audience and messaging, budget and resources. Kelompok 1 membahas kesejahteraan guru, kelompok 2 membahas perlindungan guru, dan kelompok 3 membahas kekurangan dan diskriminasi guru. Menanggapi hasil diskusi ketiga kelompok, Angelo menilai hasil kerja kelompok sangat bagus dan belajar dari hasil tersebut. Dia juga meminta ide-ide dari ketiga kelompok itu dikumpulkan dan didiskusikan lebih lanjut untuk menjadi aksi nyata di masa datang.

Menutup kegiatan ini Anand Singh menyatakan, ia memahami bahwa dana untuk guru tidak cukup, guru bekerja dalam kondisi tidak nyaman, dan perlakuan tidak sama antara guru ASN dan non-ASN. Seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Melalui kampanye ini semoga guru mendapatkan perhatian. Perlu mendapatkan guru yang berkualitas tetapi dengan gaji yang layak. Semoga kita dapat bekerjasama dan anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas di mana pun. Terima kasih atas kesediaan melakukan kampanye Go Public! Fund Education. Unifah Rosyidi menambahkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% guru terlibat pinjaman online dan ada guru yang bunuh diri karena terlibat hutang, maka kampanye ini sangat penting. (Jen)